KOMPAS.com - Pemerintah Jerman memberikan pernyataan mengejutkan usai mendukung boikot Piala Dunia 2026 karena invasi Amerika Serikat ke Greenland.

Piala Dunia 2026 yang kini tinggal hitungan hari direncanakan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli, dengan tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sebagai tuan rumah.

Namun, mulai bermunculan desakan agar FIFA membatalkan status tuan rumah Amerika Serikat karena kebijakan politik Donald Trump yang memengaruhi turnamen tersebut.

Terbaru, desakan ini muncul dari Jerman, sebagai salah satu kekuatan sepak bola Eropa sekaligus pemegang gelar juara dunia empat kali. 

Baca juga: Ide Boikot Piala Dunia 2026 Muncul, Sikap Trump ke Afrika Disorot

Laporan dari Tutto Mercato Web menulis jika dalam beberapa hari terakhir, suara-suara di Jerman semakin mendukung boikot turnamen tersebut sebagai respons terhadap ketegangan diplomatik dengan Washington.

Pernyataan kontroversal Trump tentang Greenland dan ancaman tarif perdagangan baru terhadap Uni Eropa menjadi penyebab ketegangan ini terjadi.  

Meski mendukung boikot, pemerintah Jerman pada Selasa memastikan tidak akan ikut campur, dan menyerahkan kewenangan kepada Asosiasi Sepak Bola Jermaan (DFB) untuk memutuskan akan berpartisipasi di Piala Dunia 2026 atau tidak.

"Pemerintah federal menghormati otonomi olahraga. Keputusan tentang partisipasi atau kemungkinan boikot terhadap acara internasional besar sepenuhnya merupakan tanggung jawab federasi olahraga terkait, bukan politisi," kata Sekretaris Negara untuk Olahraga Christiane Schenderlein dalam sebuah pernyataan kepada AFP.

Baca juga: Pernyataan FIFA Usai Pemerintah AS Bekukan Visa Imigran 75 Negara Jelang Piala Dunia 2026

Invasi AS ke Greenland

Politisi dari Partai Uni Demokrat Kristen, Juergen Hardt, mengusulkan tindakan tegas untuk menekan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, atas kebijakannya.

Donald Trump belum lama ini mengumumkan rencananya untuk melakukan invasi militer ke Greenland, yang merupakan wilayah otonom Kerajaan Denmark.

Intervensi militer ini memicu ketegangan di kalangan negara-negara Barat terutama sesama anggota NATO.

Invasi Greenland dilakukan Trump dan rezimnya untuk mengantisipasi ancaman dari Rusia dan China.

Baca juga: Pemerintah AS Angkat Bicara Usai Banyak Desakan Tuan Rumah Piala Dunia 2026 Dipindah

Selain itu, Trump juga berencana memberlakukan tarif yang lebih ketat pada negara-negara jika mereka tidak menyetujui rencana untuk mengambil alih Greenland.

Karena alasan tersebut, Hardt mempertimbangkan kemungkinan Timnas Jerman untuk mundur dari Piala Dunia 2026.

"Pembatalan keikutsertaan di turnamen Piala Dunia 2026 hanya akan dipertimbangkan sebagai upaya terakhir untuk membuat presiden Trump mempertimbangkan kembali masalah Greenland," kata Hardt dalam artikel BILD yang dikutip dari Sports Illustrated.

"Kami yakin bahwa kami akan mencapai pemahaman bersama tentang keamanan di dalam NATO terkait Greenland."

Mendapat Dukungan dari Rakyat Jerman

BILD sempat melakukan jajak pendapat mengenai sikap boikot Timnas Jerman, dan hasilnya menunjukkan bahwa 47 persen warga Jerman mendukung langkah tersebut.

Timnas Jerman tergabung di Grup E bersama Curacao, Pantai Gading, dan Ekuador. Beberapa pertandingan akan berlangsung di Houston, East Rutherford, New Jersey, serta Toronto, Kanada.

Namun, kekhawatiran Hardt tentang Piala Dunia 2026 tak menyurutkan antusiasme masyarakat Jerman terhadap Piala Dunia 2026.

Baca juga: FIFA Didesak Pindahkan Piala Dunia 2026 dari AS ke Inggris Usai Donald Trump Bertingkah

Pada 14 Januari lalu, FIFA mengumumkan lebih dari 500 juta permintaan tiket untuk turnamen ini, dengan Jerman menduduki peringkat keempat dalam jumlah permohonan.

Namun, tidak ada pertandingan fase grup Timnas Jerman yang termasuk dalam kategori paling diminat, meliputi Meksiko vs Korea Selatan, Meksiko vs Afrika Selatan, pertandingan babak 32 besar di Toronto, dan final Piala Dunia di New Jersey.

Aksi boikot di Piala Dunia 2026 bukan hal yang baru. Pada saat pengundian 5 Desember 2025 lalu, Iran telah terlebih dulu melakukannya karena alasan pembatasan visa bagi para pejabatnya.